Jakarta , MWT — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) yang diduga berkontribusi pada banjir dan longsor di Sumatera Utara. Perintah ini ditegaskan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan akan dipantau oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Audit menyeluruh itu membuka peluang pencabutan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau pengurangan luas konsesi bila ditemukan pelanggaran. Toba Pulp Lestari saat ini mengelola 167.912 hektare Hutan Tanaman Industri di lima lokasi Sumatra Utara, dengan konsesi terluas di Aek Raja (45.562 ha) dan Tele (46.885 ha).
Di sisi kepemilikan, INRU merupakan emiten BEI sejak 1990. Data BEI menunjukkan Allied Hill Limited menguasai 92,54% saham, sementara publik memegang sisanya. Dokumen perseroan tertanggal 18 Juni 2025 mengungkap Allied Hill Limited dimiliki penuh oleh Everpro Investments Limited, yang seluruhnya dimiliki Joseph Oetomo, warga negara Singapura, sebagai penerima manfaat akhir.
Langkah audit ini menandai pengetatan pengawasan negara terhadap korporasi kehutanan yang diduga berdampak pada bencana ekologis, sekaligus menempatkan struktur kepemilikan perusahaan dalam sorotan publik. (red)
