Jakarta, MWT – Anggota Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu, mengingatkan, pemilihan serentak kali ini akan diwarnai dengan tantangan netralitas ASN, saling mengadukan dan gesekan antar pendukung.
“ Kita tidak boleh lengah sedikitpun meskipun kerawanan berada pada kategori sedang. Seluruh energi kita persiapkan untuk memastikan kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah 2024,” tegas Saut Boangmanalu, dalam acara peluncuran Peta Kerawanan yang berlangsung di Bidakara Hotel Jakarta, Senin (26/8/2024).
Walaupun dikategorikan dalam tingkat kerawanan sedang, Bawaslu Sumatera Utara tidak menampik bahwa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 tetap signifikan. Komitmen untuk memaksimalkan pengawasan di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara menjadi prioritas utama.
Saut juga menyoroti urgensi kapasitas dan kapabilitas jajaran Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjadikan pemilihan ini sebagai tolak ukur sukses pengawasan demokrasi di Sumut dan Indonesia. “ Hasil pengawasan ini harus menjadi acuan bagi kita semua,” tambahnya.
Menurutnya, Bawaslu perlu membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak, termasuk lembaga-lembaga non-pemerintah, untuk memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran.
“Kemampuan dan kemauan sangat penting dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Kami terus memperkuat kemampuan Bawaslu Sumut serta jajaran sekretariat supportingnya,” jelas Saut.
Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Sumut juga berkomitmen untuk memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. “Kami akan merangkul lembaga-lembaga kepemiluan, ormas, pemantau Pemilu, media, kampus-kampus, serta tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk memastikan pemilihan serentak berjalan sesuai aturan, jujur, adil, dan bersih,” tutup Saut.
Dengan upaya pengawasan yang maksimal, pencegahan yang efektif, dan keterlibatan semua pihak, Bawaslu Sumut berharap Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Sumatera Utara dapat berlangsung secara demokratis dan transparan. Keberhasilan pemilihan ini diharapkan menjadi contoh baik bagi penyelenggaraan pemilihan di daerah lain di Indonesia. (JB)
