Batam, MWT – Puluhan warga Teluk Lengung Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam menggeruduk lokasi penimbunan laut/bibir pantai yang dikerjkan PT Vicenter, Kamis (8/11/2024).
Informasi yang diterima dari warga, aksi mereka terkait dengan dirusaknya habitat ikan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomiannya.
“ Selain hutan pantai dirusak, akibat tanah timbun air laut menjadi memerah. Ikan yang selama ini mendiami laut sudah menjauh, dan kami kehilangan mata pencaharian, “ ujar seorang nelayan.
Nelayan yang mendatangi lokasi penimbunan tersebut didampingi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lang Laut. Dalam video yang disampaikan kepada awak Media Warta Tipikor, tim LSM Lang Laut langsung menghentikan operasional excavator.
Tanpa basa – basi operator alat berat ini langsung turun dari kendaraannya. Lang Laut juga menancapkan bendera LSM mereka sebagai penanda perhatiannya terhadap kehidupan nelayan di negeri kepulauan tersebut.
Catatan awak media ini, tanah timbun yang dibawa ke lahan itu disediakan PT Inovasi dan dijual kepada PT Vicenter. Meski legalitas penggalian tanah timbun tanpa ijin, sampai saat ini PT Inovasi bebas beraktifitas tanpa kendala.
Nelayan yang bertahan dalam terik matahari tepi laut tampak disambangi pihak kepolisian dan melakukan pembicaraan. Tidak diperoleh kesimpulan atas tuntutan nelayan dan LSM Lang Laut. Namun warga berharap ada dialog serta kompensasi atas rusaknya lahan cari makan mereka. 
Tanpa Ijin
Aktivitas pengurugan/penggalian tanah timbun yang berlokasi tak jauh dari kantor lurah,Tanjung Kasam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam tidak mengantongi izin.
Mulai dari, staf Lurah Kelurahan Kabil, Zaqmei Dwilipa, Humas BP Batam, Willem dan pekerja lapangan (Ceker) PT Inovasi, Rudy yang dihubungi, Senin (4/11/2024) menjbunelaskan keberadaan lahan serta perijinannya.
Staf Lurah Kelurahan Kabil, Zaqmei Dwilipa yang ditemui di kantornya mengatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam aktifitas tanah timbun itu.
Untu kejelasan, ia berupaya menanyakan pihak RT/RW via telepon sekaitan adanya aktifitas galian tanah timbun di daerahnya. Hasilnya, semua menyatakan tidak mengetahuinya.
“ Tidak ada mereka menghubungi atau minta ijin kepada kita, “ ujarnya, setelah mengumpulkan informasi dari anggotanya.
Ia juga mengherankan sikap perusahaan itu. “ Sebagai pemerintahan paling bawah sebenarnya wajar kita dilibatkan untuk aktifitasnya,” ujar Zaqmei Dwilipa.
BP Batam
Keterlibatan BP Batam dalam aktifits tanpa ijin ini juga diperoleh dari Humas BP Batam, Willem. Kepada awak Media Warta Tipikor diakuinya soal perijinan perusahaan tanah timbun tersebut tengah berproses.
Ia menjelaskan aktifitas tersebut sekedar uji coba dan sudah berlangsung selama seminggu. Untuk itu, pihaknya masih melakukan evaluasi kedepan menyangkut berbagai regulasi.
“Ijinnya memang sedang diurus dan sekalian dilakukan saja penggarapan lahan,” ujarnya.
Terkait limbah tanah yang berserakan di ruas jalan, pihaknya sudah melakukan pembersihan dengan melibatkan tim. “ Kita perhatikan semuanya termasuk cuaca dan keselamatan kerja, “ ujar Willem.
Sudah Laporkan
Staf PT Inovasi, Rudy yang dihubungi via telepon menyatakan posisinya di luar lokasi. Dijelaskannya, ia sudah melaporkan kepada pimpinannya atas kehadiran media yang ingin konfirmasi.
“ Sudah saya sampaikan ada yang ingin konfirmasi. Saya kurang tahu apa kendalanya Bang, “ ujar Rudy.
Saat ditanyakan seputar tidak adanya perijinan PT Inovasi dalam beroperasi, Rudy mengelak dan menjelaskan hal itu bukan ranah kerjanya.
“ Soal ijin-ijin saya tidak tahu Bang. Saya orang lapangan yang bekerja di lokasi saja, “ ujarnya.
Hutan Lindung
Warga setempat mengatakan, penggalian tanah timbun oleh PT Inovasi melibatkan sejumlah alat berat beroperasi aman- aman. Tanah sekelas tanah timbun dikomersilkan dengan harga yang fantastis kepada sejumlah perusahaan, termasuk diduga kepada PT Vincenter, “ ujar warga Nongsa.
Penegak Hukum
Masyarakat di seputara lokasi berharap kepada aparat penegak Hukum (APH) seperti Polda Kepri, Polresta Barelang dan dinas terkait segera bertindak menghentikan dan menutup kegiatan tanpa ijin ini. Media ini akan terus memantau kondisi di lapangan. (Zul/Nadini)
