Toba, MWT – Pandangan Umum enam fraksir di DPRD Kabupaten Toba berharap kinerja inspektorat harus jujur melaksanakan tugas, memberikan gambaran atau laporan atas kinerja OPD sebagai titik awal kinerja masing- masing.
Bukan karena titipan atau sentimen seseorang terhadap OPD tertentu, sebut juru bicara Fraksi PKB Andy Sumillam Sibarani pada rapat paripurna DPRD Toba dalam tanggapan Nota RPJMD Tahun 2025-2029 yang disampaikan Bupati Toba Effendi S Napitupulu.
Fraksi PKB mengharapkan Bupati Toba agar dapat memberikan reward kepada OPD berprestasi dan punishment kepada OPD yang bermasalah.
Setiap keputusan baik yang bersifat internal ataupun kepentingan umum harus berlaku sama dihadapan hukum. Seluruh pimpinan OPD dan camat serta staf harus dibekali pemahaman hukum atau peraturan yang berlaku dalam melaksanakan fungsi masing – masing. Apabila ada kebijakan ataupun keputusan yang salah mohon agar segera ditinjau kembali dan dianalisa dengan baik. Mari membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan.
Fraksi P. Demokrat melalui jurubicaranya Hisar Hutagaol mengatakan, peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah tertinggal belum merata. Diperlukan penguatan sektor pertanian, pariwisata dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat.
Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Maria Manurung menyarankan agar bupati meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Hal senada juga disampaikan fraksi PDIP. Gerindra dan Fraksi P. Nasdem agar RPJMD ini dilaksanakan secara menyeluruh. (Julius P. Siahaan.)
