Toba, MWT – Enam Fraksi di DPRD Kabupaten Toba menyetujui Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) P-APBD (Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk dilanjutkan dan dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Toba.
Hal ini disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda Penyampaian Padangan Umum Fraksi Tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) P-APBD (Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada Rabu (3/9/2025).
Meski menerima untuk dilanjutkan dan dibahas bersama dengan Badan Anggaran, semua Fraksi juga menyampaikan berbagai saran dan masukan. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PKB yang menyarankan bahwa apabila terdapat pergeseran yang terjadi akibat efisiensi ataupun karena keadaan lain yang mengharuskan adanya pergeseran anggaran, agar sebaiknya diberitahukan pada DPRD.
Sementara Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat dalam pandangan umumnya berharap agar P-APBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Selain itu, Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat juga menyampaikan beberapa pandangan lain.
Tak begitu jauh berbeda, Fraksi Nasdem-PSI dalam pandangannya juga menyampaikan agar kebijakan belanja daerah diprioritaskan pada sektor-sektor yang mendukung dan berdampak pada kepentingan masyarakat secara langsung, serta memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.
Fraksi PDI-Perjuangan dalam pandangan umumnya menyarankan agar Pemkab Toba benar-benar memperhatikan dan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran untuk percepatan pencapaian program-program unggulan. Sementara Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya menyarankan agar Pemkab Toba lebih fokus memikirkan pengembangan pertanian dengan membangun fasilitas seperti jalan dan irigasi, mengingat 80 % penduduk Kabupaten Toba adalah petani.
Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menyampaikan 16 poin saran, masukan dan pendapat. Salah satunya adalah agar setiap program atau kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilakukan dengan melalui perencanaan yang matang dan akurat seperti survei lapangan dan studi kelayakan. (Julius P. Siahaan).
