Air Upas, MWT — Keluhan serius disampaikan seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, menyusul terhambatnya distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke SPBU Desa Air Upas. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrem serta kerusakan parah jalan provinsi yang hingga kini belum mendapat penanganan maksimal.
Curah hujan tinggi yang turun tanpa mengenal waktu memperparah kondisi jalan di wilayah Kecamatan Kendawangan. Jalur vital yang melintasi Desa Makar Utama, Sungai Gantang, Kelukup Belantak hingga Dusun Kelampai, Desa Kedondong, berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan berat.
Akibatnya, truk-truk pengangkut BBM milik Pertamina yang menyuplai kebutuhan BBM ke Kecamatan Air Upas dari Muara Pawan terpaksa terhenti di jalan. Bahkan, beberapa truk dilaporkan sudah dua malam tertahan di sekitar Dusun Kelampai karena tidak mampu melanjutkan perjalanan.
Ironisnya, ruas jalan tersebut merupakan jalan poros provinsi yang menghubungkan Kecamatan Kendawangan menuju Kecamatan Marau, Air Upas, Singkup, hingga Manis Mata. Jalan ini menjadi urat nadi utama aktivitas ekonomi dan distribusi logistik masyarakat.
Warga menilai kondisi jalan sangat memprihatinkan dan menyerupai kubangan kerbau. Padahal, wilayah Kendawangan dikenal sebagai kawasan dengan banyak perusahaan besar, baik perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan yang beroperasi aktif.
“Kami heran, di daerah dengan banyak perusahaan besar, kondisi jalan provinsi justru dibiarkan rusak parah,” ungkap salah seorang warga Air Upas yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap Kepala Desa Kedondong, Kepala Desa Makar Utama, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera turun tangan. Mereka menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan harus menjadi perhatian serius.
Warga juga mengingatkan agar jangan sampai keterlambatan distribusi BBM meluas ke kecamatan lain seperti Manis Mata, Marau, Singkup, dan Air Upas. Pasalnya, BBM sangat dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk operasional sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.
“BBM ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat dan pendidikan anak-anak kami. Kami berharap ada solusi cepat,” pungkas warga tersebut. (Jajir)
