Taput, MWT – Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Tapanuli Utara pada Juli lalu kembali menjadi sorotan publik. Ramainya pembahasan di media sosial hingga warung kopi bermula dari pertanyaan mengenai alasan kegiatan Bimtek dilaksanakan di Medan dan anggaran yang dinilai fantastis.
Sebanyak 241 kepala desa dan perangkatnya disebutkan diminta menyetor Rp5 juta per kepala desa dan Rp5 juta per perangkat desa kepada panitia Bimtek, dalam hal ini Salih Sabbab, sebelum bisa mengikuti kegiatan tersebut.
Sisi lain dari kegiatan itu disampaikan Plt Kepala Dinas PMDes Tapanuli Utara, Satia Darma Nababan, bahwa Ketua Papdesi Taput yang juga Kepala Desa Parbaju Toruan, Amit Hutabarat, pernah menyampaikan adanya dana Rp10 juta yang dialokasikan untuk “pengamanan media”.
Menurut Darma, dana itu disebutkan bertujuan agar pelaksanaan Bimtek tidak terpublikasi serta terhindar dari pemberitaan miring. Pernyataan itu bahkan disampaikan secara lisan dan diperkuat dengan catatan di secarik kertas yang disaksikan seorang kepala bidang di kantor PMDes.
Namun, saat dikonfirmasi, Amit Hutabarat membantah keras adanya pernyataan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mengatakan ataupun mengutarakan adanya alokasi dana Rp10 juta untuk media, dan meminta agar persoalan ini dikonfrontir langsung dengan Plt Kadis PMDes guna menghindari simpang siur informasi.
Kepala desa Parbaju Toruan, Amit Hutabarat saat ditemui media di kantor desa soal Rp10 juta biaya pengamanan media , dikatakanya informasi itu tidak benar . ” Saya tidak ada mengatakan atau mengutarakan yang demikian kepada Plt Kepala Dinas PMDes, Setia Darma Nababan. Bisa kita konfrintir langsung dengannya, agar informasi ini tidak simpang siur, ucapnya(TU1)
