Tarutung, MWT – Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapanuli Utara, BI Aritonang, menyatakan realisasi penyaluran donasi bagi korban bencana masih menunggu petunjuk teknis dari pimpinan. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi media terkait transparansi jumlah dan penyaluran bantuan yang diterima pemerintah daerah.
Aritonang menjelaskan bahwa sebagian donasi masih tersimpan di rekening BPBD sambil menunggu arahan teknis mengenai mekanisme penggunaan dan pelaporannya.
“Kalau terkait jumlah donasi yang masih ada di rekening, siapa pendonasinya serta bagaimana perealisasiannya, semua itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pimpinan,” ujar Aritonang melalui sambungan telepon selular, Jumat (06/03/2026).
Penjelasan tersebut muncul di tengah sorotan publik mengenai transparansi pengelolaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Utara.
Salah seorang warga Tapanuli Utara, S. Sihombing, mengaku heran melihat masih banyak bantuan yang menumpuk di Gedung Nasional Tarutung hingga saat ini. Ia menilai bantuan dari para donatur seharusnya sudah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Saya menyampaikan ini kepada rekan media agar bantuan dari para donatur yang sudah diserahkan ke BPBD bisa segera disalurkan kepada warga terdampak bencana. Jangan sampai bantuan itu justru lama menumpuk di gedung tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Aritonang menegaskan bantuan yang berada di Gedung Nasional bukan sengaja ditumpuk, melainkan merupakan logistik yang masih terus berdatangan dari berbagai pihak.
Menurutnya, bantuan tersebut disiapkan sebagai stok untuk disalurkan kepada masyarakat yang belum terdata sebagai korban bencana sebelumnya. Selain itu, stok logistik juga dipersiapkan sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana lain di kemudian hari.
“Itu bukan sengaja kita tumpuk. Bantuan masih terus berdatangan dari para pendonasi, sehingga kita buat stok untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat yang belum terdata akibat bencana kemarin, atau jika terjadi bencana lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah warga berharap pemerintah daerah dapat lebih terbuka mengenai jumlah donasi, identitas para donatur, serta mekanisme penyaluran bantuan agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. (TU1)
