Medan, MWT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota guna meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, terutama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan yang mulai melanda wilayah Sumut.
Hal itu disampaikan Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih dalam konferensi pers bertema Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/10/2025).
Fokus Tiga Pilar Penanggulangan Bencana
Tuahta menjelaskan bahwa fokus utama kerja BPBD Sumut mencakup tiga pilar penting: kesiapsiagaan sebelum bencana, penanganan saat bencana, dan penanganan pascabencana.
“Saat ini kita masuk musim penghujan. Antisipasi yang kita lakukan bersama kabupaten/kota adalah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah,” ujar Tuahta.
Sebagai langkah konkret, BPBD Sumut meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan kesiapsiagaan daerah masing-masing dengan melakukan edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan memperkuat sistem peringatan dini.
Salurkan Rp3,5 Miliar
Dalam mendukung kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Sumut telah menyalurkan bantuan sebesar Rp3,5 miliar kepada BPBD kabupaten/kota. Dana tersebut diharapkan memperkuat sarana, prasarana, dan sumber daya manusia agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
Tuahta menegaskan, Pemprov Sumut juga akan turun langsung bila terjadi bencana besar, termasuk menyalurkan bantuan logistik dan dukungan teknis untuk mempercepat penanganan di lapangan.
677 Kejadian Bencana
Berdasarkan data BPBD Sumut, sepanjang periode 1 Januari–31 Desember 2024 tercatat 677 kejadian bencana di seluruh wilayah Sumut. Dari jumlah tersebut, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi yang tertinggi dengan 237 kejadian.
Tuahta menambahkan, Gubernur Sumut terus mendorong setiap kabupaten/kota segera menyusun Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan pemulihan daerah terdampak. Dokumen ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengurangi risiko bencana berulang, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi.
“ Gubernur Sumut mendorong daerah agar memanfaatkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB RI atau kementerian/lembaga lain untuk memperbaiki fasilitas umum dan sosial yang rusak akibat bencana,” jelasnya.
Rp88 Miliar Dana Hibah
Untuk tahun 2025, empat kabupaten di Sumut telah menerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB RI dengan total mencapai sekitar Rp88 miliar.
Adapun daerah penerima dana hibah tersebut meliputi:
Kabupaten Serdangbedagai: Rehabilitasi dinding penahan tanah, box culvert, jembatan gantung, tanggul sungai, dan DAM. Kabupaten Padanglawas: Rekonstruksi jalan, jembatan, daerah irigasi, saluran air bersih, ruang kelas sekolah, rumah guru, serta MCK sekolah.Kabupaten Asahan: Rehabilitasi jalan dan rekonstruksi jembatan. Kabupaten Nias Utara: Rekonstruksi jalan, rehabilitasi jembatan, dan pembangunan kembali tembok penahan tanah.
Dengan kolaborasi lintas daerah dan dukungan anggaran tersebut, BPBD Sumut berharap seluruh daerah di Sumatera Utara semakin siaga, tangguh, dan responsif dalam menghadapi ancaman bencana selama musim penghujan dan ke depan. (rel)
