Medan, MWT – Sejumlah siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri di Kota Padangsidimpuan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gusbu) karena bangunan tempat belajar mereka digusur demi pembangunan Sekolah Rakyat. Gubsu Bobby Nasution membantah SMK Pertanian Pembangunan Negeri itu digusur.
“Nggak ada digusur, salah paham, tadi sudah saya tanya, itu tidak digusur,” kata Bobby Nasution usai bertemu dengan siswa dan alumni, Jumat (18/7/2025).
Bobby membenarkan soal Sekolah Rakyat bakal dibangun di lokasi itu. Nantinya akan ada SD, SMP, SMA dan SMK di Sekolah Rakyat itu.
“Ini saya cerita alurnya ya, Pak Wali Kota Padangsidimpuan mengajukan lahan tersebut untuk pembangunan SD dan SMP, namun karena di atasnya ada SMK makanya dibangunkan oleh pemerintah pusat SD, SMP SMA dan SMK karena ada existing, ada siswa yang masih belajar di dalam itu SMK Pertanian,” ucapnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat sedang berlangsung untuk digunakan tahun ajaran 2026/2027. Sehingga Bobby menegaskan tidak ada penutupan SMK Pertanian Pembangunan Negeri.
“Ini sudah masuk masa pembangunan yang akan digunakan nanti bangunannya di masa pembelajarannya tahun 2026/2027, jadi nggak ada ditutup, nggak ada digusur,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa dan alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri di Kota Padangsidimpuan melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gusbu). Mereka demonstrasi karena bangunan tempat belajar mereka digusur demi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kita datang kemari karena sekolah kami telah digusur, telah langsung dieksekusi tanpa ada koordinasi, tanpa ada sosialisasi terkait bagaimana mekanisme Sekolah Rakyat,” kata salah satu alumni SMK Pertanian Pembangunan Negeri Fery Madona Rambe (32) saat demo, Jumat (18/7).
Fery menjelaskan jika SMK Pertanian Pembangunan Negeri diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Sehingga mereka mempertanyakan alasan Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe merekomendasikan lokasi itu menjadi Sekolah Rakyat.
SMK Pertanian Pembangunan Negeri sudah puluhan tahun sejak 1988. Sekolah berasrama ini saat ini memiliki 177 siswa.
“Tanpa Sekolah Rakyat pun, sekolah ini sudah menggratiskan siswa yang sekolah di sana,” ujarnya.
Seluruh bangunan di sekolah itu disebut dirobohkan dalam dua minggu terakhir atau saat libur sekolah. Proses belajar saat ini dilakukan di gedung asrama dengan pembatas kain antar kelas.
“Proses belajar mereka disekat di ruangan yang dulu itu asrama, supaya mereka tetap bisa belajar asrama itulah dijadikan ruang untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 , dan pembatasnya dibuatlah kain,” ujarnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Tabagsel juga disebut mengintimidasi para guru. Oleh karena itu, mereka mendesak Bobby Nasution agar tidak mengorbankan sekolah mereka demi program Sekolah Rakyat.
“Kami menuntut kepada Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobby Nasution, jangan kau korbankan sekolah kami hanya demi Sekolah Rakyat yang hari ini merupakan program dari pada Presiden Prabowo. Jangan lupa juga, program ketahanan pangan juga merupakan program utama dari Pak Prabowo,” tutupnya.(det)
