Berita  

APPERSI Sumut Menyoroti Kejelasan BPHTB dan PBG

Medan, MWT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setelah usulan penambahan kuota disetujui menjadi 20 ribu unit pada tahun 2025, Bobby langsung menggelar diskusi strategis bersama asosiasi pengembang perumahan, seperti APPERSI dan REI, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat malam (10/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengembang, dan perbankan untuk mempercepat pembangunan rumah layak bagi masyarakat kecil. “Seluruh pihak harus aktif mengambil langkah konkret untuk mengejar target ini,” ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut agar segera mensosialisasikan program nasional ini ke pemerintah kabupaten/kota, serta memastikan penerapan insentif dan kemudahan perizinan bagi pengembang.

Selain itu, Bobby meminta PT Bank Sumut turut berperan aktif dalam skema pembiayaan rumah MBR agar masyarakat semakin mudah mengakses fasilitas kredit. Dari total 20 ribu unit rumah yang ditargetkan, sekitar 8.200 unit telah terealisasi, sementara sisanya akan dikejar hingga akhir tahun 2025.

Ketua DPD APPERSI Sumut HM Yulius mengapresiasi langkah Gubernur Bobby yang turun langsung membahas strategi pencapaian target nasional tersebut. Ia optimistis target pembangunan rumah subsidi di Sumut dapat tercapai bahkan melampaui dengan dukungan pemerintah daerah. “Kami siap mendukung penuh, bahkan menargetkan 25 ribu unit pada 2026,” ujarnya.

Yulius juga menyampaikan sejumlah masukan, terutama mengenai kepastian insentif daerah untuk pengembang rumah MBR. Ia menyoroti pentingnya kejelasan terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini penting agar pengembang dapat lebih mudah memenuhi target kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumut, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Dinas PUPR Hendra Dermawan Siregar, dan Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap. (rel)