Ketapang,MWT – Persatuan buruh Ketapang yang tergabung melalui Aliansi Federasi Buruh Bersatu Ketapang melakukan aksi susulan ke kantor Bupati Ketapang, Rabu (15/1/2025)
Aksi serupa sudah pernah dilakukan ditempat yang sama namun belum juga membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Ketapang belum menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) sektor pertambangan.
Dalam aksi lanjutan ini, peserta aksi menuntut agar UMK sektor pertambangan bisa ditetapkan.Hal ini disampaikan masa dalam orasinya secara bergantian dari federasi yang tergabung di aliansi tersebut.
Masa aksi juga berorasi di kantor DPRD Kabupaten Ketapang melanjutkan tuntutannya. Direncanakan diadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dijadwalkan pukul 13.30 Wib perihal UMK sektor pertambangan.
Masa berjumlah sekitar 450 orang beraksi tertib di kantor DPRD Ketapang Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Delta Pawan Ketapang. Mulai pukul 09.00 Wib di kantor bupati sampai dengan pukul 12.00 Wib di kantor DPRD. Diteruskan RDPU yang dimulai pukul 14.00 Wib sampai selesai.
Tuntutan dari aliansi federasi buruh Ketapang yakni tetapkan UMK sektor pertambangan, copot Plt Kepala Dinas Kabupaten Ketapang, tetapkan struktur dan skala upah.(Umar WHK)
