Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Polresta Barelang Ungkap Penyelewengan BBM Bersubsidi

Batam, MWT – Satreskrim Polresta Barelang mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kawasan Sungai Panas, wilayah hukum Polsek Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial F beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penampungan BBM.

Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M.

Barang bukti yang diamankan meliputi 90 botol air mineral merek Aqua yang diduga digunakan sebagai wadah penampungan BBM, empat jeriken, satu unit telepon genggam, satu buah kunci mobil, serta satu unit mobil Toyota Vios berwarna merah.

Berdasarkan keterangan dalam konferensi pers, mobil Toyota Vios tersebut diduga digunakan untuk mendukung aktivitas pengisian BBM bersubsidi. BBM yang diperoleh kemudian diduga ditampung di kawasan Sungai Panas.

Polisi Perlu Dalami Asal dan Distribusi BBM

Pengungkapan tersebut menyisakan sejumlah aspek yang perlu didalami dalam proses penyidikan, terutama terkait asal BBM, mekanisme pembelian, serta tujuan penampungannya.

Polisi juga perlu menelusuri jumlah BBM yang telah dikumpulkan, frekuensi pembelian, dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Selain itu, peruntukan BBM yang ditampung perlu dipastikan, termasuk apakah bahan bakar tersebut hanya disimpan untuk kepentingan tertentu atau diduga akan diperjualbelikan kembali.

Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui secara utuh mekanisme dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, sekaligus memastikan apakah terdapat pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Pasal 55 UU Migas Atur Ancaman Pidana

Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar bagi setiap orang yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi maupun yang penyediaan dan pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah.

Penerapan ketentuan pidana terhadap perkara ini tetap bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai jumlah keseluruhan BBM yang ditampung, tujuan akhir distribusi, maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Publik kini menantikan perkembangan penanganan perkara oleh Polresta Barelang, termasuk hasil pendalaman terhadap asal-usul BBM, pola pengadaan, dan dugaan jaringan distribusinya. (Zul)