Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Polda Kepri Tetapkan Dua Tersangka Penampungan Solar Subsidi

ILUSTRASI

Batam, MWT – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar yang ditampung di sebuah gudang kawasan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita 880 liter solar yang dikemas dalam 32 jeriken.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Dharma Praditya Negara mengatakan, pengungkapan perkara itu bermula dari penindakan tim penyidik di belakang Perumahan Rexvin Boulevard, Tembesi, pada Kamis (22/10).

Menurut Dharma, petugas awalnya mengamankan tiga orang dari lokasi. Dalam penindakan tersebut, penyidik juga menemukan puluhan jeriken berisi solar serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas pengangkutan BBM.

Dilansir dari batampos, barang bukti yang diamankan meliputi dua unit kendaraan, 32 jeriken berisi solar, dua pompa elektrik, dan dua selang. Untuk memastikan volume BBM yang disita, penyidik bersama UPT Metrologi Legal Kota Batam melakukan pengukuran pada 28 Oktober.

Hasil pengukuran menunjukkan total BBM jenis Bio Solar yang diamankan mencapai 880 liter.

Dharma menjelaskan, dua orang berinisial D.I. dan A.S.P.S. telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Kepri.

Penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan distribusi solar tersebut, termasuk menelusuri asal-usul BBM dan mekanisme penyalurannya. Polisi juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam proses penyelidikan, penyidik turut mendatangi lokasi lain di kawasan Tembesi pada 26 Oktober yang diduga pernah digunakan sebagai tempat penampungan BBM. Namun, saat petugas tiba, bangunan gudang tersebut sudah terbongkar dan tidak ditemukan aktivitas maupun sisa solar.

Kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam keterangan kepolisian, ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Dharma mengatakan, penyidik masih melengkapi alat bukti dan akan meminta keterangan ahli sebelum melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (red)