Langkat, MWT – Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Nazrul Hapis, dalam perkara korupsi dana desa senilai Rp387.012.800. Putusan tersebut sekaligus menerima permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.
Dalam putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT MDN, majelis hakim PT Medan yang diketuai Serliwaty menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2026.
“Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (JPU), menguatkan putusan Tipikor pada PN Medan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2026 atas nama terdakwa Nazrul Hapis yang dimohonkan banding tersebut,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Selasa (17/11/2026).
Selain pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, Nazrul juga dihukum membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 50 hari. Terdakwa turut diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp387.012.800.
Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terdakwa untuk menutupi kewajibannya. Jika harta benda yang disita tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Majelis hakim PT Medan juga menetapkan agar Nazrul tetap berada dalam tahanan. Seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang pidana yang dijatuhkan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan Nazrul terbukti memenuhi dakwaan primer, yakni melanggar Pasal 603 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Putusan tersebut pada pokoknya sama dengan tuntutan JPU Kejari Langkat, yakni pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta. Perbedaannya terletak pada pidana pengganti denda, yakni jaksa sebelumnya menuntut kurungan selama 60 hari, sedangkan majelis hakim menetapkan 50 hari.
Dalam tuntutannya, JPU juga meminta agar Nazrul membayar uang pengganti sebesar Rp387.012.800. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Berdasarkan uraian dakwaan, perkara tersebut bermula pada 2024 ketika Nazrul masih menjabat Kepala Desa Serapuh Asli. Ia disebut tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah dikuasainya, tidak melaporkan penggunaannya, serta tidak mengembalikan dana tersebut ke kas desa.
Dalam dakwaan juga diuraikan bahwa dana desa tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri, membayar jasa kuasa hukum terkait persoalan yang terjadi di Desa Serapuh Asli, membayar sewa rumah, serta membiayai kehidupan seorang perempuan bernama Nur Riza Ridhani yang disebut dalam dakwaan sebagai selingkuhannya.
Besaran kerugian negara tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara (PPKN) atas Pengelolaan Dana Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, untuk Tahun Anggaran 2022–2024. Hasil pemeriksaan itu mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp387.012.800.
Dengan dikuatkannya putusan PN Medan oleh PT Medan, vonis terhadap Nazrul tetap sebagaimana dijatuhkan pada tingkat pertama, termasuk kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara. (red)
