Independen, Akurat & Berimbang
Berita  

Bupati Deli Serdang Tegur Pengelola SPPG

Kemarin Bupati Deli Serdang menegur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memprioritaskan produk Deli Serdang dan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

Sejauh mana potensi tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan pengadaan yang berpihak kepada produk unggulan daerah? Berikut wawancara eksklusif Pemred Media Warta Tipikor, Drs Jenda Bangun dengan pakar ekonomi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec yang dihidangkan dalam dua edisi penerbitan. Inilah petikan wawancaranya.

JB : Sejauh mana pengelolaan SPPG dapat menciptakan multiplier effect bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi lokal?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Potensinya besar jika pembelian benar-benar masuk ke rantai produksi Deli Serdang. Cara kerjanya sederhana. Ketika SPPG membeli beras dari kelompok tani lokal, uang pertama masuk kepada petani dan penggilingan.

Petani kemudian membeli pupuk, membayar pekerja, menyewa alat pertanian, membayar transportasi, dan berbelanja kebutuhan rumah tangga. Penggilingan membeli jasa angkutan dan kemasan. Pedagang serta pekerja yang menerima pendapatan itu kembali membelanjakan uangnya di pasar lokal. Di situlah terjadi efek berganda.

Prinsip yang sama berlaku untuk ayam, telur, ikan, sayur, buah, pengolahan pangan, transportasi, cold storage, kemasan, kebersihan, dan jasa lainnya. Badan Pangan Dunia menjelaskan bahwa pengadaan pangan publik yang menghubungkan permintaan sekolah dengan produsen lokal dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani kecil dan membuka kegiatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

BGN sendiri sudah memasukkan pendekatan tersebut dalam Juknis MBG 2026. Menu diarahkan menggunakan sumber pangan lokal, sementara UMKM, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan BUM Desa dapat diberdayakan sebagai penyedia bahan pangan lokal.

Kalau SPPG membeli dari petani, peternak, nelayan dan UMKM Deli Serdang, satu rupiah belanja MBG tidak berhenti di dapur. Uang itu masuk lagi ke upah pekerja, angkutan, penggilingan, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga. Itu yang kita sebut efek berganda ekonomi.

JB : Kemarin Bupati Deli Serdang menegur pengelola SPPG agar memprioritaskan produk Deli Serdang dan melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.Apakah teguran Bupati agar SPPG memprioritaskan produk dan pelaku usaha Deli Serdang berguna?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Sangat berguna, terutama karena pasar MBG bersifat rutin dan volumenya besar. Kepastian adanya pembeli dapat mengubah perilaku produsen. Petani lebih berani merencanakan tanam, peternak dapat mengatur siklus produksi, nelayan dan pembudidaya ikan dapat merancang pasokan, sedangkan koperasi dan UMKM memiliki dasar untuk berinvestasi dalam pengemasan, penyimpanan, transportasi, dan sertifikasi.

Literatur mengenai pengadaan pangan lokal menunjukkan bahwa permintaan institusional yang teratur dapat menjadi pasar yang stabil bagi produsen skala kecil.

Teguran Bupati Deli Serdang ketika sidak ke SPPG Petapahan II yang  mempersoalkan adanya pemasok beras dari luar Deli Serdang dan meminta komoditas unggulan lokal mendapat prioritas. Arahan tersebut sangat relevan mengingat mempunyai dasar kebijakan nasional yang lebih kuat setelah terbit Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026.

BGN menyatakan SPPG wajib melibatkan pelaku usaha setempat dan memprioritaskan pelaku usaha yang berdomisili serta berusaha di kecamatan lokasi SPPG. Jika tidak tersedia, cakupan dapat diperluas secara bertahap ke wilayah lain. Namun, implementasinya harus berdasarkan kapasitas dan kualitas. Produk lokal tetap harus memenuhi standar keamanan pangan, mutu, kontinuitas pasokan, dan ketentuan harga.

JB : Bagaimana jika SPPG membeli dari luar daerah padahal pangan lokal tersedia?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Dari perspektif ekonomi daerah, hal itu merupakan peluang ekonomi yang tidak dimanfaatkan. BPS mencatat produksi beras Deli Serdang pada 2025 sekitar 171 ribu ton. Deli Serdang juga mempunyai produksi pertanian, hortikultura dan perikanan yang cukup potensi.

Sebagai ilustrasi sektor perikanan, data BPS 2024 mencatat produksi perikanan tangkap laut Deli Serdang sekitar 34 ribu ton. Namun angka produksi harus tetap dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, musim panen, kualitas, lokasi produksi dan kebutuhan SPPG sebelum menyimpulkan bahwa seluruh kebutuhan pasti dapat dipenuhi secara lokal.

Jika produk lokal tersedia dengan mutu, harga dan kontinuitas yang memenuhi ketentuan, tetapi pemasok luar dipilih tanpa alasan yang transparan, tata kelolanya patut dievaluasi. Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 10 Tahun 2026 memang mengutamakan pelaku usaha berdasarkan kedekatan wilayah serta mewajibkan transparansi kebutuhan pangan. Pengelola SPPG juga dilarang menghalangi UMK dan koperasi yang memenuhi persyaratan serta dilarang menerima komisi atau melakukan mark-up.

Sebaliknya, pembelian dari luar tidak otomatis salah. Dapat terjadi produksi lokal sedang kurang, standar mutu belum terpenuhi, kapasitas pemasok tidak mencukupi, harga tidak wajar, atau komoditas memang tidak diproduksi di wilayah tersebut. Peraturan BGN sendiri mensyaratkan pertimbangan spesifikasi, keamanan dan mutu pangan, ketersediaan pasokan serta kebijakan harga.

JB : Seberapa besar potensi hilangnya perputaran uang apabila pemasok luar mendominasi?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Belum tersedia data publik lengkap mengenai jumlah porsi aktual, utilisasi seluruh SPPG, komposisi usia penerima, hari operasional, nilai pembelian aktual, dan persentase pemasok luar pada seluruh SPPG Deli Serdang. Jika 230 SPPG di Deli Serdang beroperasi dengan kapasitas 3.000 porsi per hari dan biaya bahan baku Rp8.000 per porsi, maka kebutuhan belanja bahan pangan mencapai Rp5,52 miliar setiap hari atau sekitar Rp1,32 triliun setahun.

Ini merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. Namun, manfaat ekonomi bagi Deli Serdang sangat bergantung pada seberapa besar pengadaan tersebut benar-benar diserap oleh produsen daerah.

Dengan asumsi 230 SPPG beroperasi penuh, kebutuhan belanja bahan pangan MBG di Deli Serdang diperkirakan mencapai Rp1,32 triliun setahun. Jika 25 persen pengadaan berasal dari pemasok luar daerah, sekitar Rp331,2 miliar per tahun berpotensi tidak terserap oleh pemasok lokal.

Ini merupakan peluang ekonomi yang besar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM Deli Serdang. Karena itu, pengadaan bahan pangan lokal perlu diprioritaskan sepanjang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, ketersediaan, dan harga yang wajar.

JB : Bagaimana transparansi harga, pemilihan pemasok dan pencegahan monopoli seharusnya dilakukan?

Dr. Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. : Pertama, setiap SPPG perlu mengumumkan rencana kebutuhan secara berkala. Informasinya mencakup jenis komoditas, volume perkiraan, jadwal pengiriman, standar mutu, lokasi pengiriman, dan persyaratan administratif. Dengan begitu, petani, koperasi dan UMKM mempunyai kesempatan yang sama untuk menyiapkan penawaran. Kewajiban transparansi kebutuhan bahan baku juga sudah tercermin dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026.

Kedua, pembelian bahan pangan oleh SPPG harus menggunakan harga yang wajar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam pedoman tersebut, pembelian bahan pangan menggunakan prinsip at cost, yaitu pembayaran berdasarkan biaya riil yang dapat dibuktikan. Penentuan harga mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), jika berlaku, atau harga pasar setempat.

Apabila tidak tersedia acuan harga resmi, Kepala SPPG bersama pengawas keuangan harus melakukan survei harga setiap minggu dengan membandingkan harga komoditas sejenis dari sedikitnya tiga pemasok. Langkah ini bertujuan memastikan harga pembelian tetap wajar, mencegah penggelembungan harga, dan menjaga kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Ketiga, kontrak tidak sebaiknya terkonsentrasi kepada satu pemasok jika beberapa pemasok mampu memenuhi standar. Pengadaan dapat dibagi per komoditas, wilayah, periode atau volume.

Petani kecil dapat masuk melalui koperasi atau agregator lokal agar kapasitasnya mencukupi. Pendekatan tersebut lebih aman terhadap gagal pasok dan sekaligus mengurangi konsentrasi pasar.

Keempat, hasil pembelian perlu dapat diaudit. BGN menyatakan Kepala SPPG wajib melaporkan melalui Sistem Informasi Program Gizi Nasional (SIPGN)  antara lain persentase penggunaan produk dalam negeri, persentase pelibatan pelaku usaha, dan realisasi nilai kontrak. Regulasi juga melarang pengelola SPPG melakukan mark-up, menerima komisi atau hadiah, dan menghalangi usaha kecil serta koperasi yang memenuhi persyaratan. Pelanggaran dapat dikenai teguran, penghentian sementara, pencabutan keterlibatan pemasok, daftar hitam, atau sanksi terhadap pengelola SPPG sesuai ketentuan. (Bersambung)