Batam, MWT – Speed Boat (SB) Garuda 82 yang sebelumnya diamankan Bea dan Cukai (BC) Batam karena diduga mengangkut barang tanpa dokumen kepabeanan resmi, kini diduga kembali beroperasi melintasi perairan Kepulauan Riau (Kepri) menuju Provinsi Riau.
Kapal cepat berwarna putih dengan corak merah dan tulisan “Garuda 82” pada bagian dindingnya itu disebut terlihat melintas di perairan Kepri-Riau pada akhir Oktober 2026. Informasi yang diterima BatamNow.com menyebutkan, kapal tersebut diduga berangkat dari Batam menuju Tanjung Buton, Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status pengoperasian kapal, pihak yang menguasainya, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas pengangkutan barang melalui jalur laut tersebut.
Pasalnya, SB Garuda 82 sebelumnya diamankan Satuan Patroli BC Batam di perairan Jembatan III Barelang pada Rabu malam, 11 Februari 2026.
Dalam penindakan itu, petugas menemukan ratusan koli barang jasa titipan (jastip), rokok, minuman beralkohol, pakaian bekas, furnitur, suku cadang kendaraan, kosmetik, alat kesehatan, obat-obatan, serta 199 unit telepon seluler dan 13 unit laptop.
Nilai keseluruhan barang tersebut ditaksir mencapai Rp3,6 miliar, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp1,1 miliar.
Dalam pemeriksaan awal, petugas juga sempat menelusuri dugaan adanya muatan narkotika. Tim K9 dikerahkan untuk menyisir seluruh bagian kapal, tetapi dugaan tersebut tidak terbukti.
Nakhoda Disebut sebagai Pihak yang Menguasai Kapal
Kepala Seksi Humas Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tipe B Batam, Mujiono, menjelaskan bahwa perkara SB Garuda 82 sebelumnya telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp200 juta. Menurutnya, denda tersebut telah dibayarkan kepada negara.
Namun, ketika ditanyakan mengenai identitas pemilik kapal, Mujiono menyebut pihak yang menguasai sarana pengangkut saat penindakan adalah nakhoda.
“Untuk pemilik kapal yang dikenakan denda administratif, yang menguasai pengangkut, dalam hal ini ialah nakhoda kapal,” kata Mujiono saat ditemui di ruang kerjanya di KPU BC Batam, Batu Ampar, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, sanksi administratif tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, khususnya mengenai manifest dan Kuasa Sarana Pengangkut (KSP).
Sementara itu, barang-barang yang ditemukan di dalam kapal telah melalui proses pemeriksaan dan penelitian sebelum ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Setelah barang-barang tersebut diamankan di gudang BC Batam dan ditetapkan sebagai BMN, namun bukti kepemilikan tidak ada, atau pemiliknya tidak ada,” ujarnya.
Inisial TS Disebut dalam Informasi Perusahaan Ekspedisi
Di sisi lain, dikutip dari BatamNow.com, terdapat seseorang berinisial TS yang diduga memiliki keterkaitan dengan perusahaan ekspedisi pengiriman barang dari Batam ke Riau.
Informasi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan TS dengan kepemilikan maupun pengoperasian SB Garuda 82.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan keterkaitan tersebut, Mujiono mengatakan pihak-pihak yang diduga mendalangi pelanggaran kepabeanan akan diproses apabila ditemukan keterlibatan.
“Keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga mendalangi, jika ada pelanggaran terhadap BC, tentunya itu pasti proses,” ujarnya.
Namun, Mujiono tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai identitas pemilik kapal maupun dugaan keterkaitan TS dengan perusahaan ekspedisi tersebut.
BC Batam Akan Tindaklanjuti Informasi Operasional Kapal
Mengenai informasi SB Garuda 82 kembali melintasi perairan menuju Riau, Mujiono memastikan pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan terhadap sarana pengangkut maupun barang yang dibawa untuk memastikan terpenuhinya hak-hak negara.
“Atas informasi dari masyarakat itu, akan kami tindak lanjuti. Tentunya setelah kita lakukan penindakan, lalu mengenai sarana pengangkut atau barang akan kami lakukan pemeriksaan atas hak-hak negara,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa sarana pengangkut yang sebelumnya dikenakan sanksi administratif pada prinsipnya dapat kembali beroperasi apabila seluruh kewajiban kepada negara telah dipenuhi dan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Atas hak-hak negara itu sudah terpenuhi terhadap sarana pengangkut tersebut boleh beroperasi tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Gudang Penampungan dan Pelabuhan Tidak Resmi Jadi Perhatian
Selain dugaan beroperasinya kembali SB Garuda 82, BatamNow.com juga meminta penjelasan BC Batam mengenai informasi adanya gudang penampungan sementara yang diduga digunakan untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke luar daerah.
Mujiono mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap suatu lokasi tanpa informasi awal dari masyarakat atau indikasi adanya pelanggaran.
“Kami tidak bisa langsung memeriksa jika tidak ada info awal atau tindakan pelanggaran. Baru bisa kita tindaklanjuti, karena itu diatur di dalam KUHP yang baru,” jelasnya.
Ia mengakui pengawasan jalur laut menjadi perhatian BC Batam karena wilayah Batam dikelilingi perairan. Menurutnya, sejumlah lokasi yang seharusnya berfungsi sebagai pelabuhan tradisional berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas pemuatan barang secara tidak resmi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BC Batam mengklaim menerapkan sistem pengawasan berlapis.
“Mungkin banyak yang tidak terlihat oleh masyarakat atau kaum awam, tapi kami melakukan sistem pengawasan berlapis,” ucapnya.
Selain pengawasan internal, BC Batam juga berkoordinasi dengan unit Bea dan Cukai lainnya di wilayah Kepri maupun luar daerah, serta aparat penegak hukum yang bertugas di perairan.
Pihak BC Batam memastikan informasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap sarana pengangkut maupun barang yang dibawa.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan operasional kembali SB Garuda 82, identitas pemilik kapal, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kepastian mengenai status pengoperasian kapal dan pihak yang bertanggung jawab menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan publik terkait pengawasan aktivitas pengangkutan barang melalui jalur laut Batam-Riau. (Zul)
