Medan, MWT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sidang perdana perkara dugaan suap pengaturan proyek tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa, 24 November 2026.
Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut. Ia menyebutkan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyerahkan berkas perkara pada Rabu (11/11/2026).
“Telah dilimpahkan ke PN Medan pada 11 November 2026 dengan Nomor Register 144/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn,” kata Soniady kepada detikSumut saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Soniady mengatakan, majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut juga telah ditetapkan. Susunannya terdiri atas Asad Rahim Lubis sebagai hakim ketua, serta Deny Syahputra dan Rurita Ningrum sebagai hakim anggota.
“Sidang pertamanya diagendakan pada Selasa, 24 November 2026,” ujarnya.
Perkara Pemberian Fee Proyek
Perkara Syah Afandin berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk pengaturan sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, khususnya pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Dalam perkara terpisah, kontraktor YAM telah dituntut JPU KPK dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Jaksa juga menuntut denda Rp200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan sesuai ketentuan.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan YAM, Syah Afandin dihadirkan sebagai saksi oleh JPU KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara dugaan suap tersebut.
Berdasarkan pemberitaan persidangan, perkara itu berkaitan dengan dugaan pemberian uang sebesar Rp1 miliar untuk pengaturan paket proyek di lingkungan Pemkab Langkat. Jaksa menguraikan dugaan pemberian tersebut berkaitan dengan 80 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan dan lima paket pekerjaan di Dinas Perkim.
Syah Afandin sebelumnya mengaku menerima uang fee proyek dari YAM, yang juga disebut sebagai tim suksesnya saat Pilkada Langkat.
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan pada 2 Juli 2026.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tujuh orang, terdiri atas Syah Afandin, seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.
KPK kemudian menetapkan Syah Afandin dan YAM sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dengan dilimpahkannya berkas perkara tersebut, proses hukum terhadap Syah Afandin selanjutnya memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. (red)
