Kecamatan Percut Sei Tuan dimekarkan menjadi dua wilayah administratif, yakni Kecamatan Percut Sei Tuan dengan formasi 8 desa dan 2 kelurahan serta Kecamatan Percut Deli dengan 10 desa. Realisasinya pada Januari 2027.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini menjadi bagian dari upaya penataan wilayah pemerintahan, sekaligus membuka harapan baru terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di tengah masyarakat.
Mendalami berbagai aspek pemekaran tersebut, Pemred Media Warta Tipikor Drs Jenda Bangun melakukan wawancara dengan ketua tim pemekaran, Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si. dari FISIP Universitas Sumatera Utara. Inilah petikan wawancaranya.
Jenda Bangun : Apa yang menjadi urgensi pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Dari perspektif ilmu pemerintahan dan administrasi publik, urgensi pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan terutama berkaitan dengan upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan, yakni kepadatan penduduk, luas wilayah, rentang kendali pemerintahan, dan kemampuan pelayanan kepada masyarakat.
Keempat aspek tersebut saling berkaitan. Kepadatan penduduk meningkatkan kebutuhan pelayanan, sedangkan wilayah yang luas dapat menyulitkan pengawasan dan koordinasi. Karena itu, pemekaran harus dipandang sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan agar pelayanan lebih dekat, responsif, dan efektif.
Jenda Bangun : Apa pula manfaat pembentukan Kecamatan Percut Deli?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Dengan formasi Kecamatan Percut Sei Tuan yang direncanakan terdiri atas delapan desa dan dua kelurahan, serta Kecamatan Percut Deli dengan sepuluh desa, pemekaran ini berpeluang meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh pelayanan administrasi dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah dapat menyusun program pembangunan lebih terarah sesuai kebutuhan setiap wilayah serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Namun, manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung kesiapan aparatur, anggaran, sarana pelayanan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Jenda Bangun : Apa yang menjadi Indikator keberhasilan pemekaran?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Keberhasilan pemekaran tidak cukup diukur dari terbentuknya kecamatan baru, berdirinya kantor, atau terisinya jabatan struktural. Itu baru keberhasilan administratif, belum tentu keberhasilan substantif.
Indikator utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan akses masyarakat, percepatan pelayanan administrasi, dan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, pemekaran harus mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan, serta terpeliharanya stabilitas sosial dan tertib administrasi. Jadi, ukuran keberhasilannya adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Jenda Bangun : Apa yang mesti dipersiapan Pemkab Deli Serdang sebelumnya?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Sebelum Kecamatan Percut Deli beroperasi pada Januari 2027 sesuai rencana, Pemkab Deli Serdang harus memastikan kesiapan kelembagaan dan administrasi pemerintahan.
Persiapan tersebut meliputi penyediaan kantor dan sarana pelayanan, penempatan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, serta dukungan anggaran operasional yang memadai.
Selain itu, inventarisasi dan pembagian aset harus dilakukan secara transparan. Batas wilayah administratif dan pembagian kewenangan antara kecamatan induk dengan kecamatan baru juga harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Jangan sampai kecamatan sudah terbentuk secara administratif, tetapi belum siap secara operasional untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jenda Bangun : Adakah potensi pemekaran dikaitkan dengan pemerataan Pembangunan?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan berpotensi mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan desa-desa yang relatif jauh. Kecamatan baru dapat menjadi ruang untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Namun, pemekaran tidak otomatis menghilangkan ketimpangan. Pemerintah harus menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, jumlah penduduk, dan potensi ekonomi setiap desa.
Pembangunan juga tidak boleh hanya terkonsentrasi di sekitar kantor kecamatan baru. Diperlukan alokasi anggaran yang proporsional, pembangunan terintegrasi, serta evaluasi berkala agar pemekaran tidak melahirkan ketimpangan baru.
Jenda Bangun : Apakah ada kemungkinan risiko pelaksanaan pemekaran?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Risiko yang perlu diantisipasi dalam pemekaran antara lain sengketa batas wilayah, pembagian aset, penempatan aparatur, dan peningkatan belanja birokrasi.
Batas wilayah harus ditetapkan secara jelas dan disepakati pihak terkait. Pembagian aset perlu didasarkan pada inventarisasi yang akurat dan transparan, sedangkan penempatan aparatur harus mempertimbangkan kompetensi serta kebutuhan organisasi.
Pemerintah juga harus mengendalikan belanja birokrasi agar tidak membebani anggaran secara berlebihan. Prinsipnya, biaya pemekaran harus sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi dibandingkan peningkatan pelayanan publik.
Jenda Bangun : Seberapa penting partisipasi masyarakat dalam pemekaran?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Pelibatan masyarakat sangat penting karena masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang berhak menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pembangunan wilayahnya.
Pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh desa, perangkat desa, dan berbagai unsur masyarakat melalui dialog serta konsultasi publik. Dengan demikian, pemerintah dapat memahami kebutuhan, harapan, dan potensi persoalan yang mungkin muncul.
Partisipasi juga membangun transparansi dan legitimasi kebijakan. Karena itu, pemekaran harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan pertimbangan objektif, bukan semata-mata keputusan administratif pemerintah.
Jenda Bangun : Adakah manfaat pemekaran dikaitkan perspektif pembangunan jangka Panjang?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Pembentukan Kecamatan Percut Deli tidak hanya berpotensi mendekatkan pelayanan pemerintahan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi setiap desa, termasuk sektor perdagangan, jasa, usaha masyarakat, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kehadiran pusat pemerintahan baru juga berpeluang mendorong aktivitas ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, kemudahan perizinan sesuai kewenangan, penguatan usaha lokal, serta kebijakan yang mampu menarik investasi. Dengan demikian, kecamatan baru diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bukan hanya pusat administrasi pemerintahan.
Jenda Bangun : Apakah pemekaran ini sebagai agenda penataan pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan?
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Dalam konteks kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan, kebijakan pemekaran, penggabungan, dan perluasan desa atau kelurahan dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menata pemerintahan Kabupaten Deli Serdang agar lebih efektif dan dekat dengan masyarakat.
Secara konseptual, penataan wilayah merupakan instrumen untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan, memperkuat koordinasi, dan mempercepat pelayanan publik.
Namun, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek demografi, sosial, ekonomi, geografis, kemampuan keuangan daerah, serta kesiapan kelembagaan.
Kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, sepanjang implementasinya konsisten dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jenda Bangun : Komitmen Bupati agar pemekaran memberikan manfaat nyata, bagaimana menurut Bapak?.
Dr. Agus Suriadi, S.Sos., M.Si.: Apabila pemekaran Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Percut Deli terealisasi pada Januari 2027, Bupati Asri Ludin Tambunan harus memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti pada perubahan struktur administratif.
Komitmen utamanya adalah menjamin peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses masyarakat, serta kepastian pelayanan administrasi. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja kecamatan baru, efektivitas anggaran, dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, partisipasi masyarakat harus terus dibuka agar aspirasi warga menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemekaran bukan diukur dari bertambahnya jumlah kecamatan atau struktur birokrasi, melainkan dari terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. (*)
