Samosir, MWT — Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes) 2026–2029. Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk dalam forum sinkronisasi lokasi Lisdes dan fasilitasi penyiapan lahan serta penyelesaian perizinan di Provinsi Sumatera Utara, di Kantor PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara, Rabu (7/10/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Kementerian ESDM, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyinkronkan usulan lokasi Lisdes sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik di daerah.
Ariston mengatakan Pemkab Samosir memberi perhatian terhadap masyarakat yang belum memiliki sambungan listrik, terutama warga kurang mampu yang membutuhkan akses listrik.
Ia menekankan pentingnya pembangunan dan pengembangan jaringan untuk menjangkau permukiman yang hingga kini belum memperoleh sambungan listrik. Kondisi geografis dan jarak antarpermukiman menjadi salah satu tantangan dalam menentukan titik pembangunan jaringan.
“Kami mengusulkan agar masyarakat yang tidak mampu dan sampai saat ini belum memiliki sambungan listrik dapat menjadi perhatian dalam Program Listrik Perdesaan. Jarak dari titik jaringan atau titik api ke permukiman masyarakat cukup bervariasi, sehingga diperlukan dukungan dan perhatian pemerintah provinsi maupun Kementerian ESDM agar kebutuhan masyarakat ini dapat ditindaklanjuti,” ujar Ariston.
Selain memperluas akses listrik, Ariston meminta penataan kabel dan jaringan menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Menurutnya, jaringan listrik perlu ditata agar memberikan kenyamanan sekaligus tetap memperhatikan keindahan dan keasrian lingkungan.
Ia menilai pembangunan jaringan harus dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan lingkungan. Penataan yang baik diharapkan membuat lingkungan lebih tertib, aman, dan nyaman serta tetap mendukung karakter Samosir sebagai daerah tujuan wisata.
“Kami juga berharap penataan kabel dapat menjadi perhatian, sehingga selain memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, jaringan listrik juga tetap tertata, memperhatikan keindahan dan keasrian lingkungan. Ini penting bagi Samosir sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata,” tambahnya.
Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor mengatakan ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian, mendukung pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Timur menyebut terdapat 117 usulan lokasi Program Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumatera Utara. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan forum coaching clinic untuk menyelesaikan persoalan perizinan maupun hambatan lainnya agar pembangunan jaringan dapat direalisasikan sesuai target.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan Rasio Elektrifikasi (RE) Sumatera Utara saat ini mencapai 99,86 persen. Pemerintah tetap memprioritaskan penuntasan akses listrik di wilayah pelosok untuk mencapai target Rasio Elektrifikasi 100 persen pada 2029.
Pada 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Strategi pelaksanaannya meliputi perluasan jaringan distribusi atau grid, pembangunan PLTS Komunal, serta PLTS Individual.
Feby juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan akses jalan, kepastian data koordinat, penyelesaian izin pemanfaatan kawasan hutan, serta sosialisasi Right of Way (ROW) kepada masyarakat. Dukungan tersebut diperlukan agar pembangunan jaringan distribusi tidak terkendala persoalan lahan dan sosial.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara Rizky Mochamad menegaskan kesiapan PLN melaksanakan pembangunan infrastruktur Lisdes di lapangan. Menurutnya, kepastian perizinan dan aksesibilitas menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan lancar dan manfaat listrik dapat dirasakan masyarakat.
Pemkab Samosir menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementerian ESDM, PLN, dan pihak terkait untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Koordinasi lintas sektor diarahkan untuk mempercepat pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat yang belum menikmati sambungan listrik.
Ketersediaan listrik juga dipandang berkaitan dengan akses pendidikan, produktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Samosir. (S1)
