Jakarta, MWT – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta tidak berhenti sebagai program besar di atas kertas. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pembenahan menyeluruh diperlukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Luhut menyampaikan arahan tersebut saat mengundang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono ke kantornya, Jumat (21/8). Ia meminta seluruh tata laksana MBG diperbaiki dengan menempatkan ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan, serta pengawasan sebagai pijakan utama.
Menurut Luhut, setiap kebijakan strategis dalam pelaksanaan MBG harus dibangun dari informasi yang valid. Koreksi juga harus segera dilakukan apabila ditemukan kekeliruan di lapangan.
“Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” ujar Luhut.
Wilayah Paling Membutuhkan
Salah satu agenda yang disoroti Luhut ialah penataan kembali lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Ia meminta pembangunan fasilitas tersebut diarahkan lebih kuat ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Saat ini, sebanyak 1.700 SPPG diprioritaskan pembangunannya di daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Luhut menilai penentuan lokasi tidak semestinya hanya mempertimbangkan aspek kemudahan usaha maupun akses mendapatkan lokasi. Menurut dia, keberadaan negara justru harus lebih dahulu dirasakan di daerah yang menghadapi hambatan paling berat dan memiliki kebutuhan paling mendesak.
Karena itu, ia meminta penempatan SPPG ditentukan berdasarkan indikator yang terukur, termasuk angka stunting, tingkat kerentanan pangan, serta kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis,” kata Luhut.
Higienitas Menjadi Standar
Selain persoalan lokasi, kualitas serta kebersihan makanan menjadi perhatian penting dalam pembenahan MBG. Luhut menegaskan bahwa standardisasi mutu dan higienitas harus menjadi persyaratan mutlak dalam penyelenggaraan program.
Pada saat yang sama, ia mengapresiasi keputusan tegas Sudaryono yang telah menghentikan operasional sekitar 1.300 SPPG. Fasilitas-fasilitas tersebut ditutup karena belum memenuhi ketentuan mengenai kebersihan dan keamanan pangan.
Bagi Luhut, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan kualitas makanan dan asupan gizi yang diterima anak-anak Indonesia tetap terjaga sejak tahap paling awal.
DEN Dorong Digitalisasi
DEN juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pembenahan tata kelola MBG secara berkelanjutan. Dukungan itu akan diwujudkan melalui penyusunan rekomendasi strategis sekaligus penguatan sistem digital di lingkungan BGN.
Digitalisasi diharapkan mampu menyatukan pemantauan berbagai tahapan penyelenggaraan program. Mulai dari rantai pasok, pengendalian kualitas makanan, hingga penilaian kinerja masing-masing SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
Luhut menegaskan pengelolaan MBG harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian tinggi karena menyangkut kualitas gizi generasi penerus.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Luhut. (red)
