Taput, MWT – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Tapanuli Utara kini tidak hanya dipersoalkan karena besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga kualitas materi yang diberikan kepada peserta. Temuan media ini, modul pelatihan “menyontek” dari Kabupaten Bintan. Temuan tersebut memunculkan dugaan bahwa bahan ajar yang digunakan tidak disusun khusus untuk peserta dari Tapanuli Utara, melainkan hanya menyalin dokumen dari kegiatan sebelumnya.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena kegiatan yang berlangsung di Kota Medan pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026 itu diperkirakan menghabiskan anggaran lebih dari Rp2 miliar yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026.
Sekitar 228 desa mengikuti kegiatan tersebut dengan mengirimkan dua peserta, yakni kepala desa dan satu perangkat desa. Setiap peserta dibebankan biaya sebesar Rp5 juta, sehingga total anggaran yang dikeluarkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Namun besarnya biaya itu dinilai belum berbanding lurus dengan mutu penyelenggaraan.
Salah satu peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa modul yang dibagikan kepada peserta justru masih memuat identitas Kabupaten Bintan bukan Kabupaten Tapanuli Utara.
“Kami cukup terkejut ketika melihat isi modul. Masih ada nama Kabupaten Bintan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah materi ini memang disiapkan khusus untuk kami atau hanya hasil salin-tempel dari kegiatan daerah lain,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai profesionalisme panitia maupun lembaga penyelenggara dalam mempersiapkan materi pelatihan. Dalam kegiatan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah, peserta menilai semestinya materi disusun sesuai kebutuhan pemerintahan desa di Kabupaten Tapanuli Utara, bukan menggunakan dokumen yang bahkan masih menyisakan identitas daerah lain.
Selain persoalan modul, peserta juga menyoroti fasilitas penginapan yang dinilai tidak sesuai dengan proposal kegiatan.
Dalam proposal disebutkan peserta akan menginap di Hotel Fave Medan, namun realisasinya peserta ditempatkan di Kanaya Hotel dan Griya Hotel Medan.
“Kami berharap ada penjelasan mengenai penggunaan anggaran. Dengan biaya Rp5 juta per orang, fasilitas yang diterima menurut kami belum sebanding. Ditambah lagi modulnya diduga menggunakan materi lama yang bahkan masih mencantumkan nama Kabupaten Bintan,” kata peserta tersebut.
Kondisi ini memunculkan spekulasi transparansi penggunaan anggaran Bimtek, mulai dari biaya akomodasi, konsumsi, penyusunan modul, honor narasumber hingga biaya operasional penyelenggara.
Jika benar modul tersebut hanya merupakan dokumen hasil penyalinan dari kegiatan daerah lain tanpa penyusunan ulang yang memadai, maka kualitas pelatihan yang dibiayai menggunakan dana desa patut dipertanyakan.
Hingga berita ini diterbitkan, pimpinan Lembaga Diklat Teknologi Putra Bangsa, M. Andhika R, selaku penyelenggara kegiatan, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Tumbur Hutasoit, membenarkan pelaksanaan Bimtek tersebut.
Menurutnya, kegiatan itu bukan dilaksanakan oleh Dinas PMD, melainkan telah direncanakan melalui mekanisme masing-masing desa, sedangkan penunjukan lembaga penyelenggara difasilitasi organisasi kepala desa.
Meski demikian, Dinas PMD tetap memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
“Kalau memang dalam pelaksanaannya lembaga itu tidak becus dan tidak profesional, tentu akan kami evaluasi. Ke depan lembaga seperti itu tidak akan dipakai lagi,” tegas Tumbur.
Ia juga menjelaskan alasan pemilihan Kota Medan sebagai lokasi pelaksanaan karena Kabupaten Tapanuli Utara belum memiliki fasilitas pelatihan yang mampu menampung seluruh peserta dalam satu kegiatan.
Kini publik menunggu penjelasan dari pihak penyelenggara mengenai dua persoalan utama yang mencuat, yakni transparansi penggunaan anggaran miliaran rupiah serta dugaan penggunaan modul yang tidak disusun secara khusus untuk peserta Bimtek di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kegiatan yang dibiayai dana desa, kualitas materi pelatihan menjadi bagian penting dari akuntabilitas penggunaan anggaran. (TU1)
