Langkat, MWT – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (DPC SEMMI) Kabupaten Langkat bersama warga Kecamatan Kuala mengadukan dugaan ketidaksesuaian prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Komisi III DPRD Kabupaten Langkat.
Pengaduan tersebut disampaikan dalam rapat yang digelar Komisi III DPRD Langkat di ruang rapat komisi, Jumat (6/2/2026). Mahasiswa menilai proses pengajuan KUR di BRI Unit Kuala tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah karena masih mensyaratkan adanya agunan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dinilai menghambat perkembangan UMKM lokal yang seharusnya mendapat kemudahan akses permodalan melalui program KUR.
“Kami menilai prosedur pinjaman KUR di BRI Unit Kuala tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Persyaratan agunan ini sangat menghambat perkembangan UMKM lokal,” ujar perwakilan mahasiswa dalam rapat.
Aspirasi mahasiswa dan masyarakat tersebut mendapat respons dari Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, yang memimpin jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan.
“Kami akan menindaklanjuti serta menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan hari ini,” tegas Pimanta Ginting.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Langkat, Ahmad Senang, yang menilai persoalan penyaluran KUR perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, Komisi III akan mendorong adanya rekomendasi resmi demi melindungi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Langkat menyarankan agar rapat lanjutan turut menghadirkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna memperjelas regulasi serta mekanisme penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.
Namun demikian, rapat tersebut belum menghasilkan kesimpulan karena pihak BRI Cabang Binjai dan BRI Unit Kuala yang diundang tidak hadir. Komisi III DPRD Langkat memastikan akan kembali menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pihak perbankan. (Mariani)
