Toba, MWT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba kembali mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait belum disampaikannya data realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sorotan ini mencuat pada rapat paripurna DPRD Toba yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Toba, Hendri Tambunan, dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/11).
Dalam rapat tersebut, sedikitnya tiga fraksi mengkritisi lambatnya penyampaian data tersebut. Fraksi Golkar menegaskan bahwa mereka sudah meminta data penerima dan realisasi anggaran PIP sejak rapat paripurna tahun 2024, namun hingga kini belum juga diterima oleh DPRD Toba. Fraksi Golkar meminta Bupati untuk segera memerintahkan dinas terkait menyampaikan data tersebut beserta laporan anggaran Dana BOS di seluruh sekolah di Toba.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat juga mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar menyajikan data penerima insentif tenaga pendidik nonformal bidang keagamaan tahun 2020–2025, sesuai Perda Kabupaten Toba No. 6 Tahun 2017. Fraksi ini juga mendorong kajian pemberlakuan sistem sekolah lima hari seminggu untuk tingkat SD dan SMP.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti persoalan keselamatan pelajar yang sering terlihat bergelantungan di atas mobil angkot menuju atau pulang dari kawasan Soposurung. Mereka meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan berkendara dan tata tertib berjalan kaki di jalan raya, mengingat banyak siswa yang berjalan di sisi kanan jalan saat pulang sekolah.
DPRD Toba berharap agar seluruh data dan perbaikan kinerja segera ditindaklanjuti demi peningkatan kualitas pendidikan dan keselamatan pelajar di Kabupaten Toba. (Julius P Siahaan)
