Jakarta, MWT – Sejumlah elemen masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melakukan audiensi ke Fraksi PDIP DPR RI. Dalam audiensi itu, masyarakat mengadu terkait polemik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang diduga melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.
Audiensi dengan masyarakat Sumut ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon, anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, dan anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari. Donny menyoroti persoalan perizinan dan amdal.
“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” kata Donny saat audiensi di ruang Fraksi PDIP, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025) melansir detikNews.
Bane Raja kemudian menilai persoalan terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Bene menilai, sumber mata pencarian masyarakat menjadi terdampak akibat hal tersebut.
“Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” sebut Bane.
Ketua Lamtoras Sihaporas, Mangitua Ambarita, mengaku warganya sudah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003. Padahal, pihaknya telah menempati wilayah tersebut sejak ratusan tahun.
“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya. (detik)
