Tarutung, MWT – Sejumlah 241 Kepala Desa beserta 241 operator desa se-Kabupaten Tapanuli Utara, mulai hari ini Selasa (01/07/2025) hingga usai Jumat (04/07/2025) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di 2 hotel berbeda di kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
Bimtek untuk kepala desa selama 4 hari di Hotel Grand Kanaya, Jalan Darussalam No 12 Medan, sedangkan untuk 241 operator desa mengikuti Bimtek di Vape Hotel, Jl S Parman No 31 kota Medan.
Informasikegiatan Bimtek Kepala Desa dan operator desa mengacu kepada surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 400.10.24/174B/VI/2025 tertanggal 30 Juni 2025 ditandatangani Wakil Bupati Taput, Deni Lumbantoruan.
“Menindaklanjuti disposisi Bupati Tapanuli Utara pada Nota Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara Nomor:400.10.24/795/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 hal undangan pelatihan oleh Perkumpulan Salih Sabbab Indonesia dan Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa.
Agar menghadirkan peserta dari Aparatur Pemerintah Desa untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud dengan tetap menyesuaikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 masing-masing yang bersumber dari Anggaran Dana Desa tahun 2025,” demikian disampaikan, sebagaimana tertulis pada salinan surat yang ditertera, Selasa (01/07/2025).
Sejumlah Kepala Desa yang dimintai keterangan mengatakan perintah mengikuti Bimtek di Medan cukup mengejutkan dan tiba-tiba. Perintah itu mereka terima sehari sebelumnya, yakni pada Senin malam kemarin.
Jadi kami ini sepertinya merasa kurang persiapan, terutama soal biaya untuk keberangkatan ke kota Medan untuk Bimtek tersebut dan mungkin diantara kami yang berangkat ada ini mencari pinjaman demi mengikuti kegiatan Bimtek.
“Undangan mengikuti Bimtek kami terima tadi malam. Tentu kami kurang persiapan terutama soal biaya sehingga terpaksa kami mencari pinjaman dulu. Tahu sendirilah, jika tidak mengikuti Bimtek, dikhawatirkan akan menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari,” ujar mereka.
Ditanya soal biaya mengikuti Bimtek, para Kepala Desa menyampaikan di angka Rp 6,5 juta/orang. Itu artinya, setiap desa harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 13 juta termasuk untuk biaya operator desa yang juga wajib mengikuti Bimtek itu.
“Tentu kami kelabakan menyediakan biaya sebesar itu, apalagi undangan atau pemberitahuan untuk mengikuti Bimtek tersebut hanya sehari sebelumnya saja, ya otomatis terpaksa kami mencari pinjaman dulu,” urai mereka lagi.
Mengacu pada biaya sebesar Rp 13 juta yang harus dikeluarkan masing-masing desa untuk mengikuti Bimtek, maka dengan keberadaan 241 Kepala Desa ditambah 241 Operator Desa se-Taput, maka anggaran yang dibutuhkan yang mengikuti Bimtek diperkirakan mencapai Rp 6,2 Miliar lebih.
Plt Dinas PMD Taput, Setia Darma Nababan saat dikirim pesan konfirmasi ke nomor WA belum memberikan jawapan.(Pembela Butarbutar)
