Tarutung , MWT – Banyaknya keluhan warga desa terkait hilangnya nama mereka dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mendorong media meminta penjelasan langsung kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara. Keluhan tersebut kerap berujung pada kecurigaan terhadap perangkat desa.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit, menjelaskan bahwa berdasarkan proyeksi data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2024 hingga awal 2026, jumlah penduduk Taput diperkirakan 329 ribu–331 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 216.607 jiwa masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.
Data Terbaru
Menurut Bontor, data tersebut tersebar di 15 kecamatan dan bersumber dari data terbaru Kementerian Sosial yang telah diverifikasi melalui BPS per 1 Januari 2026. Ia menegaskan bahwa penentuan desil bukan kewenangan pemerintah desa maupun Dinas Sosial, melainkan berdasarkan hasil survei dan ground check melalui aplikasi SIKS-NG.
“Data itu melalui proses verifikasi berlapis oleh Kemensos dan terakhir di BPS. Jadi bukan ditentukan oleh desa atau dinas,” tegas Bontor, Kamis (29/01/2026).
Sistem Pengelompokan
Sementara itu, pengamat sosial Tapanuli Utara Irfansiah Sianipar menjelaskan bahwa desil bansos merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga menjadi 10 kategori. Desil 1 adalah kelompok paling miskin, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera.
Ia merinci, Desil 1–2 menjadi prioritas utama penerima bansos seperti PKH, BPNT, dan PBI-JKN. Desil 3–4 masih berpeluang menerima bantuan, sedangkan Desil 5 hanya berpotensi menerima bantuan tertentu. Adapun Desil 6–10 umumnya tidak menjadi sasaran bansos reguler.
Namun demikian, Irfansiah menegaskan bahwa meski masuk Desil 1–4, seseorang tetap bisa tidak menerima bansos apabila tercatat sebagai ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD, atau memiliki aset bernilai tinggi.
“Karena itu, pemahaman soal desil ini perlu disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” pungkasnya. (TU1)
